Sri Mulyani: Belanja APBD oleh Pemda Jauh dari Harapan
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menggerakkan pemda (pemda) untuk selekasnya tingkatkan realisasi berbelanja Bujet Penghasilan dan Berbelanja Wilayah (APBD). Ini buat percepat proses perbaikan perekonomian nasional karena imbas wabah Covid-19.
mu masih perlu banyak berbenah
"Berbelanja wilayah selama ini memberikan eksekusi yang jauh atas sesuatu yang kita pikirkan untuk memberikan dukungan perbaikan perekonomian nasional. Ini perlu dinaikkan," tutur Sri Mulyani dalam pertemuan jurnalis Taktik Implikasi APBN 2021, Selasa (1/12/2020).
Bendahara negara ini mengutarakan, rendahnya realisasi berbelanja APBD itu disebabkan masih tingginya keterikatan pemda akan beberapa program yang digotong pemerintahan pusat. Hingga banyak program yang sudah diatur oleh wilayah jadi berhenti.
"Ini jadi satu evaluasi sebab kita mengharap pasti APBD sanggup lakukan semua program yang sudah diaturnya. Ini dapat menolong countercyclical-nya," tambah Sri Mulyani.
Bendahara negara ini menulis, realisasi bujet pengatasan wabah Covid-19 baru capai Rp30,6 triliun. Nilai itu sama dengan 42,23 % dari keseluruhan bujet pengatasan wabah Covid-19 sekitar Rp72,45 triliun.
Rinciannya, realisasi untuk sektor kesehatan baru capai Rp14,9 triliun atau 49,12 % dari peruntukan Rp30,4 triliun. Lantas, realisasi untuk jala pengaman sosial baru capai Rp12,9 triliun atau 56,6 % dari peruntukan Rp22,8 triliun.
"Paling akhir, realisasi untuk suport perbaikan perekonomian cuman sebesar Rp2,7 triliun atau cuman 14,3 % dari peruntukan Rp19,2 triliun," terang ia.
Sri Mulyani menyebutkan geretnya realisasi itu disebabkan oleh beberapa masalah. Salah satunya kesusahan komunikasi dan pengaturan dengan faksi satuan tugas dan pemda lain, waktu penerapan tender untuk aktivitas yang relatif sempit, dan pemantauan pengerjaannya belum lumayan kuat.
Oleh karenanya, faksinya mengharap pemda bisa selekasnya tingkatkan berbelanja pengatasan COVID-19 dalam APBD lebih optimal. Akhirnya dipercaya bisa percepat proses perbaikan perekonomian nasional.
"Ini jadi satu evaluasi sebab kita mengharap pasti APBD sanggup lakukan semua program yang sudah diaturnya. Ini dapat menolong countercyclical-nya," tambah ia.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati minta ke semua warga Indonesia supaya disiplin jalankan prosedur kesehatan bila lagi ada di luar rumah. Disiplin ini ibarat memakai masker waktu Pemilihan kepala daerah dan berlibur tahun akhir.
"Walau kelak rekan-rekan sekaligus akan lakukan aktivitas untuk Pemilihan kepala daerah atau untuk liburan pada tahun akhir, jangan sampai lupakan disiplin prosedur kesehatan," katanya dalam pertemuan jurnalis di BNPB, Jakarta, Senin (30/11/2020).
"Masker selalu harus ada, cadangan selalu harus ada. Pakai dan jangan cuman ditempatkan di kantong," ikat ia.
Bendahara Negara itu pengin, supaya tiap aktivitas rutinitas warga terus mengaplikasikan 3M. Menggunakan masker, jaga jarak, sampai membersihkan tangan. "Jika kita disiplin karena itu kita bukan hanya dapat menahan covid tetapi kita bisa juga mengembalikan ekonomi," ucapnya.
Awalnya, Sri Mulyani pastikan pemerintahan lagi bergerak cepat dalam pengatasan masalah positif Covid-19 di Tanah Air. Bahkan juga, dianya bersama beberapa pembantu yang lain diminta langsung oleh Presiden Joko Widodo supaya tidak meleng dalam pengatasan Covid-19.
"Bapak presiden barusan pagi sampaikan ke semua gubernur dan beberapa menteri ke khususnya pimpinan kementerian dan instansi tidak untuk capek dan tidak meleng dalam tangani perubahan Covid-19," katanya dalam pertemuan jurnalis BNPB, secara virtual, di Jakarta, Senin (31/11).
Bendahara Negara itu menyebutkan, Presiden Jokowi benar-benar waspada dan waspada kenaikan masalah postif bertambah saat masuk masa akhir 2020. Apa lagi pada masa itu banyak aktivitas warga di saat liburan Natal dan Tahun Baru (Nataru).
"Dan ini ialah bulan di mana banyak kemungkinan aktivitas warga kelak mendekati liburan tahun akhir yang penting untuk diperhitungkan," katanya.
Akseptasi pajak 2019 disebutkan lemah. Tahun ini Sri Mulyani akan mengeluarkan jurus untuk pacu pajak.
"Berbelanja wilayah selama ini memberikan eksekusi yang jauh atas sesuatu yang kita pikirkan untuk memberikan dukungan perbaikan perekonomian nasional. Ini perlu dinaikkan," tutur Sri Mulyani dalam pertemuan jurnalis Taktik Implikasi APBN 2021, Selasa (1/12/2020).
Bendahara negara ini mengutarakan, rendahnya realisasi berbelanja APBD itu disebabkan masih tingginya keterikatan pemda akan beberapa program yang digotong pemerintahan pusat. Hingga banyak program yang sudah diatur oleh wilayah jadi berhenti.
"Ini jadi satu evaluasi sebab kita mengharap pasti APBD sanggup lakukan semua program yang sudah diaturnya. Ini dapat menolong countercyclical-nya," tambah Sri Mulyani.
Bendahara negara ini menulis, realisasi bujet pengatasan wabah Covid-19 baru capai Rp30,6 triliun. Nilai itu sama dengan 42,23 % dari keseluruhan bujet pengatasan wabah Covid-19 sekitar Rp72,45 triliun.
Rinciannya, realisasi untuk sektor kesehatan baru capai Rp14,9 triliun atau 49,12 % dari peruntukan Rp30,4 triliun. Lantas, realisasi untuk jala pengaman sosial baru capai Rp12,9 triliun atau 56,6 % dari peruntukan Rp22,8 triliun.
"Paling akhir, realisasi untuk suport perbaikan perekonomian cuman sebesar Rp2,7 triliun atau cuman 14,3 % dari peruntukan Rp19,2 triliun," terang ia.
Sri Mulyani menyebutkan geretnya realisasi itu disebabkan oleh beberapa masalah. Salah satunya kesusahan komunikasi dan pengaturan dengan faksi satuan tugas dan pemda lain, waktu penerapan tender untuk aktivitas yang relatif sempit, dan pemantauan pengerjaannya belum lumayan kuat.
Oleh karenanya, faksinya mengharap pemda bisa selekasnya tingkatkan berbelanja pengatasan COVID-19 dalam APBD lebih optimal. Akhirnya dipercaya bisa percepat proses perbaikan perekonomian nasional.
"Ini jadi satu evaluasi sebab kita mengharap pasti APBD sanggup lakukan semua program yang sudah diaturnya. Ini dapat menolong countercyclical-nya," tambah ia.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati minta ke semua warga Indonesia supaya disiplin jalankan prosedur kesehatan bila lagi ada di luar rumah. Disiplin ini ibarat memakai masker waktu Pemilihan kepala daerah dan berlibur tahun akhir.
"Walau kelak rekan-rekan sekaligus akan lakukan aktivitas untuk Pemilihan kepala daerah atau untuk liburan pada tahun akhir, jangan sampai lupakan disiplin prosedur kesehatan," katanya dalam pertemuan jurnalis di BNPB, Jakarta, Senin (30/11/2020).
"Masker selalu harus ada, cadangan selalu harus ada. Pakai dan jangan cuman ditempatkan di kantong," ikat ia.
Bendahara Negara itu pengin, supaya tiap aktivitas rutinitas warga terus mengaplikasikan 3M. Menggunakan masker, jaga jarak, sampai membersihkan tangan. "Jika kita disiplin karena itu kita bukan hanya dapat menahan covid tetapi kita bisa juga mengembalikan ekonomi," ucapnya.
Awalnya, Sri Mulyani pastikan pemerintahan lagi bergerak cepat dalam pengatasan masalah positif Covid-19 di Tanah Air. Bahkan juga, dianya bersama beberapa pembantu yang lain diminta langsung oleh Presiden Joko Widodo supaya tidak meleng dalam pengatasan Covid-19.
"Bapak presiden barusan pagi sampaikan ke semua gubernur dan beberapa menteri ke khususnya pimpinan kementerian dan instansi tidak untuk capek dan tidak meleng dalam tangani perubahan Covid-19," katanya dalam pertemuan jurnalis BNPB, secara virtual, di Jakarta, Senin (31/11).
Bendahara Negara itu menyebutkan, Presiden Jokowi benar-benar waspada dan waspada kenaikan masalah postif bertambah saat masuk masa akhir 2020. Apa lagi pada masa itu banyak aktivitas warga di saat liburan Natal dan Tahun Baru (Nataru).
"Dan ini ialah bulan di mana banyak kemungkinan aktivitas warga kelak mendekati liburan tahun akhir yang penting untuk diperhitungkan," katanya.
Akseptasi pajak 2019 disebutkan lemah. Tahun ini Sri Mulyani akan mengeluarkan jurus untuk pacu pajak.
