Serapan Belanja Negara Hingga Akhir 2020 Tak Sampai 100 Persen
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memproyeksikan resapan berbelanja negara sampai akhir 2020 tidak sampai 100 % atau cuman 96,4 %. Ini sama dengan Rp 2.639,8 triliun dari batas Perpres 72/2020 sejumlah Rp 2.739,2 triliun.
mu masih perlu banyak berbenah
"Anggapan keseluruhan berbelanja Rp 2.639,8 akan tereksekusi dengan resapan anggapan berbelanja negara capai 96,4 %," tutur Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Pertemuan Jurnalis Taktik Implikasi APBN 2021, Selasa (1/12/1010).
Secara kuartalan, Menkeu menarget realisasi berbelanja negara pada kuartal IV ialah Rp 798,7 triliun. Rinciannya, berbelanja K/L sejumlah Rp 421,2 triliun dan berbelanja non K/L Rp 243,7 triliun, dan TKDD Rp 122,8 triliun.
Dalam catatannya, Menkeu menjelaskan realisasi berbelanja negara s/d Oktober 2020 capai Rp 2.041,8 triliun, atau 74,5 % dari batas Perpres 72/2020. Berarti, tersisa berbelanja yang belum terealisasi (November dan Desember) sejumlah Rp 598,0 triliun.
Realisasi bujet program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk menangapi wabah Corona Covid-19 sampai 25 November 2020 capai Rp 431,54 triliun. Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, realisasi itu sama dengan 62,1 % dari batas Rp 695,2 triliun.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menulis, ada peningkatan realisasi bujet PEN bila dibanding dengan status 4 November kemarin. Di mana saat itu, realisasi bujet baru 54,1 % atau sama dengan Rp 276,17 triliun.
"Sekarang ini dari program perbaikan perekonomian nasional dan pengatasan Corona covid-19 yang terdaftar Rp 695 triliun, sejumlah Rp 431 triliun telah terealisasi," tutur Sri Mulyani dalam pertemuan jurnalis di BNPB, Jakarta, Senin (30/11/2020).
Ia menguraikankan, realisasi bujet untuk bidang kesehatan telah capai Rp 40,32 triliun. Angka itu seputar 41,2 % dari batas bujet yang sejumlah Rp 97,90 triliun.
"Jika ada sektor kesehatan yang belum teresap karena itu ia akan dikerjakan pencadangan untuk pembiayaan vaksin kita," katanya.
Saat itu, untuk realisasi bujet PEN untuk pelindungan sosial telah Rp 207 triliun. Angka itu telah capai 88,9 % dari batas bujet sejumlah Rp 233,69 triliun.
"Sampai Desember peluang bisa terealisasi karena warga yang memerlukan sesuai yang dideteksi datanya akan memperoleh kontribusi dari pemerintahan itu," terangnya.
Akseptasi pajak 2019 disebutkan lemah. Tahun ini Sri Mulyani akan mengeluarkan jurus untuk pacu pajak.
"Anggapan keseluruhan berbelanja Rp 2.639,8 akan tereksekusi dengan resapan anggapan berbelanja negara capai 96,4 %," tutur Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Pertemuan Jurnalis Taktik Implikasi APBN 2021, Selasa (1/12/1010).
Secara kuartalan, Menkeu menarget realisasi berbelanja negara pada kuartal IV ialah Rp 798,7 triliun. Rinciannya, berbelanja K/L sejumlah Rp 421,2 triliun dan berbelanja non K/L Rp 243,7 triliun, dan TKDD Rp 122,8 triliun.
Dalam catatannya, Menkeu menjelaskan realisasi berbelanja negara s/d Oktober 2020 capai Rp 2.041,8 triliun, atau 74,5 % dari batas Perpres 72/2020. Berarti, tersisa berbelanja yang belum terealisasi (November dan Desember) sejumlah Rp 598,0 triliun.
Realisasi bujet program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk menangapi wabah Corona Covid-19 sampai 25 November 2020 capai Rp 431,54 triliun. Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, realisasi itu sama dengan 62,1 % dari batas Rp 695,2 triliun.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menulis, ada peningkatan realisasi bujet PEN bila dibanding dengan status 4 November kemarin. Di mana saat itu, realisasi bujet baru 54,1 % atau sama dengan Rp 276,17 triliun.
"Sekarang ini dari program perbaikan perekonomian nasional dan pengatasan Corona covid-19 yang terdaftar Rp 695 triliun, sejumlah Rp 431 triliun telah terealisasi," tutur Sri Mulyani dalam pertemuan jurnalis di BNPB, Jakarta, Senin (30/11/2020).
Ia menguraikankan, realisasi bujet untuk bidang kesehatan telah capai Rp 40,32 triliun. Angka itu seputar 41,2 % dari batas bujet yang sejumlah Rp 97,90 triliun.
"Jika ada sektor kesehatan yang belum teresap karena itu ia akan dikerjakan pencadangan untuk pembiayaan vaksin kita," katanya.
Saat itu, untuk realisasi bujet PEN untuk pelindungan sosial telah Rp 207 triliun. Angka itu telah capai 88,9 % dari batas bujet sejumlah Rp 233,69 triliun.
"Sampai Desember peluang bisa terealisasi karena warga yang memerlukan sesuai yang dideteksi datanya akan memperoleh kontribusi dari pemerintahan itu," terangnya.
Akseptasi pajak 2019 disebutkan lemah. Tahun ini Sri Mulyani akan mengeluarkan jurus untuk pacu pajak.
